JAKARTA, KOMPAS.com- Peningkatan produksi padi dilakukan pemerintah untuk mencapai cadangan pangan 10 juta ton pada tahun 2014. Untuk mencapai target ini pemerintah menggunakan strategi jangka pendek dengan penggunaan input eksternal tinggi.
Menurut Said Abdullah, officer advokasi dan jaringan, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Rabu (18/4/2012), di Bogor, penggunaan benih hibrida, pupuk kimia dan penerapan pestisida untuk mengendalikan hama penyakit dilakukan. Selain itu juga revitalisasi penyuluh dan irigasi.
Pilihan ini dinilai tidak akan sanggup menjamin peningkatan produksi dalam jangka panjang. Swasembada yang dicapai tahun 2009, hanya sesaat saja. Setahun setelahnya impor kembali dilakukan sebagai indikasi ketidakcukupan.
Laju produksi tidak seperti yang ditargetkan, hanya sekitar 3 persen per tahun. Pemerintah menjadikan perubahan iklim sebagai penyebab utama kegagalan. Dengan alasan ini pula pemerintah mengumumkan perubahan target 10 juta ton menjadi tahun 2014.
Said menyalahkan perubahan iklim tentu tidaklah bijak. Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang terjadi diseluruh muka bumi. Tak bisa tidak, perubahan iklim harus dihadapi dengan cerdas dan strategi tepat.
"Kebijakan peningkatan produksi dengan penggunaan input luar yang tinggi terutama benih hibrida dan pestisida yang sebagian besar diimpor dari luar negeri, tentu memprihatinkan," katanya.
Cara ini hanya akan melahirkan ketergantungan, jauh dari keberlanjutan. Pembangunan pertanian semestinya lebih berorientasi jangka panjang dengan mengedepankan penggunaan sumberdaya lokal ramah lingkungan. "Dengan cara ini kedaulatan pangan akan dapat diwujudkan tanpa tergantung pada negara lain dan korporasi asing" ungkap Said.
Kebijakan P2BN tak hanya meningkatkan produksi tetapi juga melahirkan dampak negatif pada lingkungan. Ekosistem pertanian padi menjadi tidak seimbang. Daya dukung lingkungan kian melemah. Hal ini diindikasikan oleh terjadinya ledakan (outbreak) hama wereng dan penggerek batang pada tahun 2010-2011.
